BIDANG TUGAS BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Berdasarkan ketentuan Pasal 626 Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas Sekretariat Perwakilan, Subauditorat Kalimantan Timur I, Subauditorat Kalimantan Timur II, dan Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

SEKRETARIAT

TUGAS :

menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

FUNGSI:

  1. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
  2. pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
  3. pemberian  layanan  di  bidang  hukum,  hubungan  masyarakat,  teknologi  informasi, administrasi  umum,  keprotokolan  dan  perpustakaan  di lingkungan  BPK  Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
  4. penyusunan  Laporan  Keuangan  BPK  Perwakilan  Provinsi  Kalimantan  Tengah  dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
  5. pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
  6. penyimpanan  DEP  pada  lingkup  tugas  BPK  Perwakilan  Provinsi  Kalimantan  Timur; dan
  7. penyiapan  bahan  penyusunan  Laporan  Akuntabilitas Kinerja  BPK  Perwakilan  Provinsi Kalimantan Timur.



Sub Auditorat Kaltim I

Subauditorat Kalimantan Timur I mempunyai tugas antara lain:

1. Pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasilpemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK,pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan

2. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan ProvinsiKalimantan Timur.




Sub Auditorat Kaltim II

Subauditorat Kalimantan Timur II mempunyai tugas antara lain:

1.Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk

  1. merumuskan rencana kegiatan;
  2. mengusulkan tim pemeriksa;
  3. melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
  4. mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
  5. menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasilpemeriksaan;
  6. mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK,pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  8. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
  9. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  10. menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
  11. melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan

2. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan ProvinsiKalimantan Timur.