Sejarah

Berdasar kepada Pasal 23G Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga ayat1; dan Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Ayat 2 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Untuk menjalankan amanat tersebut maka wilayah kerja Badan Pemeriksa Keuangan diperluas dengan mendirikan kantor-kantor perwakilan di tiap propinsi, salah satunya yaitu BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan Surat Keputusan BPK RI Nomor 12/SK/I-VII.3/6/2006 tanggal 06 Juni 2006, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Prof. Dr. Anwar Nasution meresmikan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 12 Juni 2006.

Sejak diresmikan hingga sekarang, perwakilan BPK RI yang beralamat di Jalan Moh. Yamin No. 4 Samarinda dengan nomor telepon (0541) 743798, fax (0541)743171, alamat email samarinda@bpk.go.id dan masih menempati gedung milik Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dengan surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Gedung No.011/3142/;BUP-VI/2006.

Kantor perwakilan berdiri di atas tanah seluas 10.687 m² terdiri dari tiga gedung dan sebuah mushola. Gedung pertama seluas 468 m² terdiri dari dua lantai yang digunakan untuk Ruang Kepala Perwakilan, Ruang Kepala Sekretariat Perwakilan, Ruang Sub Bagian Sekretariat Perwakilan, Ruang Rapat, Ruang Sub Bagian Keuangan, Ruang Sub Bagian Kepegawaian, Ruang Sub Bagian Hukum dan Humas, Ruang Sub Bagian Umum, dan Pos Satpam. Kemudian gedung kedua seluas 476 m² terdiri dari dua lantai digunakan untuk Ruang Kepala Sub Auditorat, Ruang Seksi, dan Ruang untuk Jaringan IT. Gedung yang ketiga seluas 161,85 m² digunakan untuk ruang arsip, gudang dan poliklinik. Selain itu juga terdapat Mushola dengan luas 20 m². Tahun 2007, Kantor Perwakilan juga mulai membangun mess seluas 200 m² diluar kompleks kantor yang digunakan oleh pejabat struktural.

Pada Tahun 2006, wilayah pemeriksaan BPK meliputi 15 entitas yang terbagi dalam dua wilayah kerja yaitu Sub Auditorat Kalimantan Timur I dan Sub Auditorat Kalimantan Timur
II yang sebelumnya masuk dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Yang meliputi:

Sub Auditorat Kaltim I:                                                                                                                        Sub Auditor Kaltim II:
1. Provinsi Kalimantan Timur                                                                                                             1. Kabupaten Kutai Timur
2. Kota Samarinda                                                                                                                           2. Kabupaten Kutai Barat
3. Kota Balikpapan                                                                                                                           3. Kabupaten Berau
4. Kota Bontang                                                                                                                                4. Kabupaten Bulungan
5. Kabupaten Kutai Kartanegara                                                                                                         5. Kabupaten Malinau
6. Kabupaten Penajam Paser Utara                                                                                                     6. Kota Tarakan
7. Kabupaten Paser                                                                                                                           7. Kabupaten Nunukan                                                                                                                                                              8. Kabupaten Tana Tidung
Selanjutnya, berdasarkan SK Ketua BPK RI No. 06/K/I-XIII.2/10/2008, perubahan nomenklatur menjadi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

Pada tanggal 01 April 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pindah ke gedung baru yang beralamat di jalan M. Yamin No. 19 Samarinda. Penggunaan gedung baru tersebut diresmikan oleh Ketua BPK RI Drs. Hadi Poernomo pada tanggal 31 Oktober 2011. Setelah terbit Keputusan BPK No. 3/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, terjadi perubahan jumlah wilayah pemeriksaan dan nomenklatur kesekretariatan. Jumlah entitas yang diperiksa menjadi 11 entitas pemeriksaan yang meliputi:

 

  • Sub Auditorat Kaltim I
    1. Provinsi Kalimantan Timur
    2. Kota Samarinda
    3. Kota Balikpapan
    4. Kota Bontang
    5. Kabupaten Paser
  • Sub Auditorat Kaltim II
  • 1. Kabupaten Kutai Timur
    2. Kabuapten Kutai Barat
    3. Kabupaten Berau
    4. Kabupaten Kutai Kartanegara
    5. Kabupaten Penajam Paser Utara
    6. Kabupaten Mahakam Ulu

Sedangkan perubahan nomenklatur sekretariat Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur terdiri
atas:
a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;
b. Subbagian Sumber Daya Manusia;
c. Subbagian Keuangan;
d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan
e. Subbagian Hukum

Berikut adalah sarana dan prasarana yang dimiliki BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur hingga 1 Januari 2009, yaitu :

A. Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat.
1. 4 (empat) unit kendaraan roda dua.
2. 6 (enam) unit kendaraan roda empat, dengan rincian
1 (satu) unit dari BPK RI Pusat & 5 (lima) unit pengadaan di kantor perwakilan.

B. Tanah dan Gedung
Tanah yang dipersiapkan untuk pembangunan kantor baru seluas 5.918 m² dan untuk pembangunan rumah jabatan serta mess seluas 4.770 m².

C. Inventaris Kantor
Inventaris kantor hingga saat ini berupa:
Peralatan kantor berupa Scanner, lemari penyimpanan, meja kerja, kursi kerja, kursi dorong, lemari besi, filling cabinet, printer, telepon, faximile,telephone (PABX), stabilizer, UPS, PC, Lapotop, Router, hub, modem, rak modem.