Jum'at, 24 Oktober 2014 

Sejarah

Berdasar kepada Pasal 23G Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga ayat1; dan Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Ayat 2 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Untuk menjalankan amanat tersebut maka wilayah kerja Badan Pemeriksa Keuangan diperluas dengan mendirikan kantor-kantor perwakilan di tiap propinsi, salah satunya yaitu BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan Surat Keputusan BPK RI Nomor 12/SK/I-VII.3/6/2006 tanggal 06 Juni 2006, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Prof. Dr. Anwar Nasution meresmikan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 12 Juni 2006.

Sejak diresmikan hingga sekarang, perwakilan BPK RI yang beralamat di Jalan Moh. Yamin No. 4 Samarinda dengan nomor telepon (0541) 743798, fax (0541)743171, alamat email samarinda@bpk.go.id dan masih menempati gedung milik Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dengan surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Gedung No.011/3142/;BUP-VI/2006.

Kantor perwakilan berdiri di atas tanah seluas 10.687 m² terdiri dari tiga gedung dan sebuah mushola. Gedung pertama seluas 468 m² terdiri dari dua lantai yang digunakan untuk Ruang Kepala Perwakilan, Ruang Kepala Sekretariat Perwakilan, Ruang Sub Bagian Sekretariat Perwakilan, Ruang Rapat, Ruang Sub Bagian Keuangan, Ruang Sub Bagian Kepegawaian, Ruang Sub Bagian Hukum dan Humas, Ruang Sub Bagian Umum, dan Pos Satpam. Kemudian gedung kedua seluas 476 m² terdiri dari dua lantai digunakan untuk Ruang Kepala Sub Auditorat, Ruang Seksi, dan Ruang untuk Jaringan IT. Gedung yang ketiga seluas 161,85 m² digunakan untuk ruang arsip, gudang dan poliklinik. Selain itu juga terdapat Mushola dengan luas 20 m². Tahun 2007, Kantor Perwakilan juga mulai membangun mess seluas 200 m² diluar kompleks kantor yang digunakan oleh pejabat struktural.

BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur ini adalah salah satu unsur Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan yang berada di bawah Auditor Keuangan Negara VI (AKN VI) dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK RI. Untuk wilayah kerjanya, Kantor Perwakilan ini membagi 2 wilayah kerja yaitu Sub Auditorat Kalimantan Timur I yang terdiri dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Pasir. Dan Sub Auditorat Kalimantan Timur II yang terdiri dari Pemerintah Kota Tarakan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut. Sebelum diresmikan sebagai BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, wilayah pemeriksaan provinsi Kalimantan Timur ada di bawah BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Berikut adalah sarana dan prasarana yang dimiliki BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur hingga 1 Januari 2009, yaitu :
A. Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat.
1. 4 (empat) unit kendaraan roda dua.
2. 6 (enam) unit kendaraan roda empat, dengan rincian
1 (satu) unit dari BPK RI Pusat & 5 (lima) unit pengadaan di kantor perwakilan.
B. Tanah dan Gedung
Tanah yang dipersiapkan untuk pembangunan kantor baru seluas 5.918 m² dan untuk pembangunan
rumah jabatan serta mess seluas 4.770 m².
C. Inventaris Kantor
Inventaris kantor hingga saat ini berupa:
Peralatan kantor berupa Scanner, lemari penyimpanan, meja kerja, kursi kerja, kursi dorong, lemari
besi, filling cabinet, printer, telepon, faximile,telephone (PABX), stabilizer, UPS, PC, Lapotop, Router,
hub, modem, rak modem.