Diskusi antara NIK Polandia dengan Stakeholder BPK RI di Provinsi Kalimantan Timur

15/01/2014 – 16:22
Gambar 1. Pertemuan antara NIK Polandia dengan Stakeholder BPK

Gambar 1. Pertemuan antara NIK Polandia dengan Stakeholder BPK

Samarinda (10/01/14)

Jumat (10/01/2014) Najwyzsza Izba Kontroli (NIK) Polandia, Tim Peer Review BPK RI menyelenggarakan pertemuan dengan Stakeholder BPK yakni DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pertemuan ini dihadiri perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan DPRD Kabupaten Tana Tidung. pertemuan ini untuk menggali pendapat dari pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK selama ini. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat sekretariat dewan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Kaltim, H. Syahrun beserta Wakil Ketua dan para pimpinan Komisi, Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak beserta Jajarannya, Bupati Tana Tidung Undunsyah, dan Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung Hendrik, S.H.

_DSC1377

Gambar 2. Tim Peer Review dari NIK Polandia menyampaikan pertanyaan kepada Stakeholder BPK

Dalam diskusi tersebut, Tim Peer Review NIK Polandia menanyakan kepada stakeholder eksternal BPK terkait peranan dan kualitas hasil pemeriksaan BPK beserta dampaknya terhadap pengelolaan keuangan. Gubernur Kaltim menanggapi dengan baik pertanyaan tersebut, menurut beliau kehadiran BPK sebagai lembaga Negara terutama produk yang dihasilkan yakni laporan hasil pemeriksaan sangat mendukung dalam terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Sependapat dengan Gubernur Kaltim, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur menambahkan bahwa dengan adanya laporan hasil pemeriksaan dari BPK sangat membantu kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat tersebut terutama dalam fungsi pengawasan. Dari LHP yang disampaikan DPRD dapat segera membentuk tim pengawas dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Dari pertemuan tersebut, Tim Peer Review dari NIK Polandia memberikan apresiasi kepada DPRD dan Pemerintah Daerah sebagai stakeholder BPK yang sudah menjalankan tugasnya dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Peranan BPK disini sangat penting dalam penegakan demokrasi dan manajemen keuangan suatu Negara. Tentunya dengan didukung kinerja yang baik dari pemerintah dan parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat). Diakhir pertemuan, Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa NIK Polandia telah menggali informasi yang objektif kepada pihak yang berkompeten dalam hal ini instansi pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat daerah terkait Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. (zam)

Gambar 3. Foto Bersama antara NIK Polandia dengan delegasi stakeholder BPK

Gambar 3. Foto Bersama antara NIK Polandia dengan delegasi stakeholder BPK


  • Slideshow

    no images were found