Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rekening Pembangunan Hutan Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Lingkungan Kehutanan TA 2009 s.d. 2011 (Triwulan III) Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

25/05/2012 – 17:22
Gambar 1. Kepala Perwakilan menyerahkan LHP kepada Gubernur Kalimantan Timur

Gambar 1. Kepala Perwakilan menyerahkan LHP kepada Gubernur Kalimantan Timur

Samarinda (10/05/12)

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rekening Pembangunan Hutan Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Lingkungan Kehutanan TA 2009 s.d. 2011 (Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di ruang auditorium pada hari Rabu (10/05/2012). Laporan tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Sri Haryoso Suliyanto kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur  Mukmin Faisyal, serta kepada Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak.

Dalam LHP tersebut, BPK masih menemukan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Rekening Pembangunan Hutan daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam kehutanan, dan lingkungan kehutanan yang signifikan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam di beberapa daerah belum melaksanakan Tebang Pilih Tanam Indonesia sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, BPK menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern atas pengelolaan PNBP, RPH daerah, DBH SDA kehutanan, dan lingkungan pada Pemerintah Kabupaten Bulungan belum memadai dan pengelolaannya belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan Gubernur Kalimantan Timur untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dengan melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini. Kemudian, Beliau juga berharap agar DPRD Provinsi Kalimantan Timur dapat memanfaatkan informasi yang  disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan ini dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Gambar 2. Kepala Perwakilan menyampaikan LHP kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2. Kepala Perwakilan menyampaikan LHP kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Provinsi Kaltim menyampaikan bahwa penyerahan LHP ini selain untuk menjalankan amanat konstitusi, dari LHP ini akan membantu dewan dalam rangka melaksanakan fungsinya yakni legislasi, anggaran dan pembangunan. DPRD bekerjasama dengan pemerintah provinsi Kaltim akan menindaklanjuti secara baik dan menyeluruh terhadap temuan-temuan BPK guna melaksanakan perbaikan dalam pengelolaan PNBP, RPH daerah, DBH SDA kehutanan dan lingkungan.

Selanjutnya Gubernur Kalimanan Timur juga menyadari adanya permasalahan-permasalahan di sektor pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak khususnya di kehutanan. Akan tetapi permasalahan tersebut tidak ada unsur kesengajaan. Gubernur menambahkan bahwa rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaaan ini, menginstruksikan kepada seluruh SKPD terkait untuk segera merespon dan melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan ini. Gubernur juga meminta kepada Inspektorat Provinsi untuk dapat memonitoring serta memfasilitasi proses tindak lanjut ini. (zam)


  • Slideshow