Kerjasama BPK dan KPK tentang Pengelolaan Data Wajib LHKPN

02/04/2009 – 09:23

foto-kpkPada Kamis, 19 Maret 2009, Sekretaris Jenderal BPK RI, Dharma Bhakti dan Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Eko Soesamto Tjiptadi melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Data Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Acara yang berlangsung di Ruang Pola Gedung Arsip BPK RI Jakarta ini dihadiri oleh pejabat BPK dan KPK.

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk menjalin kerja sama dalam pengelolaan Data Wajib LHKPN sehingga kegiatan pemutakhiran Data Wajib LHKPN dapat terlaksana dengan baik dan efektif. Perjanjian ini meliputi hal-hal yang disebut dengan Wajib LHKPN, Data Wajib LHKPN, Administrator, User Instansi, Account, dan Aplikasi Wajib LHKPN. Terdapat tiga ruang lingkup kerja sama berdasarkan perjanjian ini, yaitu penyampaian data, pemanfaatan, dan pemutakhiran Data Wajib LHKPN yang dilakukan oleh BPK dan KPK pada Aplikasi Wajib LHKPN serta kegiatan lain yang dapat mendukung kelancaran kegiatan pemutakhiran pada Aplikasi Wajib LHKPN.

Pada kesempatan ini, Sekjen BPK menyampaikan bahwa saat ini BPK mengupayakan peningkatan ketaatan pegawai dalam pelaporan kekayaannya. Hal ini terkait dengan tugas dan tantangan peran BPK ke depan yang semakin berat, terutama dengan tuntutan stakeholder yang mengharapkan peran BPK yang lebih besar dalam membantu memberantas praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pengelolaan keuangan negara, serta penegakan nilai-nilai dasar BPK dalam hal Integritas, Independensi dan Profesionalisme.

“Saat ini jumlah pegawai BPK yang tersebar di seluruh Indonesia yang wajib lapor sudah 1586 pegawai. Dari jumlah pegawai tersebut, sebanyak 848 pegawai atau baru 54% telah melaporkan kekayaannya ke KPK,” tambah Sekjen BPK.

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Pencegahan KPK berharap semua pegawai negeri nantinya dapat melaporkan harta kekayaannya. Harta pegawai negeri sesungguhnya merupakan domain public, artinya boleh diketahui siapapun juga, supaya Pegawai Negeri atau penyelenggara di Indonesia berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, tidak berupaya mendapatkan kekayaan dengan cara melanggar Perundang-undangan seperti korupsi. “Dalam mengisi LHKPN tidaklah sulit. Bisa menjadi sulit bila terlalu banyak harta dan ingin menyembunyikannya,” ujar Eko Soesamto.

Setelah acara penandatanganan, di tempat yang sama juga dilakukan kegiatan sosialisasi anti korupsi oleh KPK. Dalam sosialisasinya, Eko Soesamto mencoba untuk memaparkan hal-hal yang telah dicapai oleh KPK yang didukung oleh berbagai pihak, termasuk BPK.


  • Slideshow